DPRD Batam Desak Pemerintah Data Ulang UMKM dan Salurkan Dana Bergulir

BATAM
ONTOPNEWS.COM BATAM-Menyikapi banyaknya keluhan dari para pelaku Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) di Kota Batam yang minim perhatian dari pemerintah setempat, DPRD mendorong dinas setempat turun tangan.

Anggota Komisi II DPRD Batam, Hendra Asman mendorong Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM), untuk gencar melakukan sosialisai, serta mendata kembali UMKM yang ada di Batam. Tujuannya agar dana bergulir yang disediakan dapat dirasakan semuanya.

Menurut dia, Pemerintah Kota (Pemko) Batam, sudah mengganggarkan Rp10 miliar untuk dana bergulir bagi para pelaku usaha dan koperasi. Dana tersebut diharapkan dapat menyasar ke pihak-pihak yang semestinya mendapatkan itu.

“Ini harus digencarkan agar semakin banyak pelaku usaha yang tau dan bisa memanfaatkan kesempatan ini,” ujarnya, Kamis (20/6).

DPRD Batam inginkan perekonomian daerah maju. Termasuk juga peningkatan UMKM agar terus berkembang dan semakin baik dari sisi permodalannya.

“Saya yang membidangi masalah ekonomi mendesak dinas terkait untuk sosialisasi,” kata Hendra.

Sebelumnya, pelaku usaha di Batam mengeluh dengan minimnya pemberdayaan dari sisi permodalan, atau akses pinjaman dari pemerintah. Demikian yang dikeluhkan oleh Suryo, salah seorang pemilik usaha bengkel yang berada di Mega Legenda, Batamcenter.

“Tak ada bantuan. Kita yang punya NIB (Nomor Induk Berusaha), yang UMKM ini, tak pernah dapat bantuan. Sedangkan yang punya NIB saja tak dapat bantuan, apalagi yang tak punya,” kata dia.

Sejak berdirinya bengkel tersebut pada 2011 silam, sampai dengan tahun ini belum ada bantuan dari pemerintah, baik itu Pemerintah Kota (Pemko) Batam, serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri.

“Kalau kita pelaku usaha diberi pinjaman saja sudah cukup membantu, karena basic kita sebagai pengusaha,” katanya.

Mungkin, ada sebagian pelaku usaha yang diperhatikan oleh pemerintah. Namun, tak sedikit pula mereka yang tak dilirik. Suryo pun berharap agar pemangku kebijakan lebih jeli dalam melihat keberlangsungan usaha kerakyatan.