Kepri Percepat Reformasi Birokrasi

TANJUNGPNANG, ONTOPNEWS.COM – Sekdaprov  Kepri H TS Arif Fadillah mengatakan, saat ini Kepri telah melakukan percepatan reformasi birokrasi. Hasil evaluasi reformasi birokrasi yang dilakukan Kemenenterian PAN dan RB, Kepri masuk dalam katagori B. Ke depan, Kepri akan berupaya untuk mendapat nilai yang lebih baik lagi yaitu A.

“Pemprov Kepri sudah melakukan berbagai upaya demi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi. Salah satunya di bidang pelayanan publik,” kata Arif pada Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2019, di Hotel Best Western Primier Panbil Batam, Kamis (4/7).

Soal pelayanan publik, kata Arif, berdasarkan SK Menteri PANRB No 47 tahun 2019, Kepri ditetapkan  salah satunya daerah yang masuk dalam TOP 99 inovasi. Yaitu sektor cegah stunting bersama dokter keluarga dari Dinas Kesehatan Kepri.

Arif berharap, melalui rapat koordinasi percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi ini akan terbagun komitmen yang kuat dan sinergi yang harmonis dari seluruh pihak terkait. Pertemuan ini sebagai suatu kesempatan yang baik bagi Kepri  dan kabupaten kota seluruh Indonesia.

Menurut Arif, kebijakan pembangunan dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik merupakan bagian terpenting dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan reformasi birokrasi ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menciptakan Good Governance.

“Penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Arif.

Dalam pada itu, Irjen Kementerian Dalam Negeri,  Tumpak Haposan Simanjuntak menegaskan bahwa reformasi birokrasi adalah perubahan pada mental aparatur. Perubahan tersebut tidak dapat dilakukan hanya melalui langkah-langkah yang dituju langsung. Tetapi harus ditujukan kepada seluruh sistem tatakerja kelembagaan dan kebijakan dari keberhasilan.

“Akuntabilitas kinerja dapat mendorong birokrasi lebih bekinerja dan mampu mempertangung jawabkan kinerja sesuai dengan segala sumber daya,” kata Tumpak. (HPPKR/Rsa)