ONTOPNEWS.COM BATAM
Beredarnya rokok non cukai di Batam semakin tidak terkontrol lagi. Selain harganya murah, rokok non pita cukai sangat mudah didapatkan, mulai dari Supermarket, toko grosir, warung klontong sampai warung-warung kecil rokok REXO dan rokok H Mind diminati para perokok aktif.
Rokok Rexo dan H Mind bold memiliki dua macam jenis yaitu sigaret keretek mesin (SKM) dan sigaret keretek tangan (SKT), adapun estimasi kerugian Negara dalam hal penerimaan dan pendapatan cukai rokok mencapai Rp 10-50 Miliar setiap tahunnya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia sejak tahun 2019 telah mengeluarkan larangan produksi rokok non pita cukai (bebas pajak) di Kawasan Bebas Berikat (FTZ) yaitu Batam, Bintan dan Karimun. Bahkan dari BP Kawasan Batam telah mengeluarkan Rekomendasi bahwasanya sejak 17 Mei 2019 tidak lagi mengeluarkan kuota untuk produksi rokok non pita cukai di kawasan bebas Batam.
Saat Aktualonline.co.id mengkonfirmasi Kepala Bea Cukai Batam melalui Kasi Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi, baru-baru ini, Undani mengatakan sekarang ini Bea Cukai lagi gencar-gencarnya memberantas rokok non pita cukai alias rokok illegal, hal ini terbukti sejak bulan November 2021 sampai bulan Februari 2022 Bea Cukai Batam telah mengamankan 774 943 batang rokok, bahkan di bulan Februari Bea Cukai Batam turun ke lapangan langsung sidak ke berbagai toko, supermarket untuk menyita semua jenis merek rokok yang tidak ada pita cukainya.
Lebih lanjut Undani menambahkan, sejak tahun 2018 Dirjen Bea dan Cukai tidak lagi memberikan fasilitas untuk rokok non cukai di kawasan Free Trade Zone (FTZ) khususnya Batam
Bea Cukai Batam akan semaksimal mungkin bekerja dalam pemberantasan rokok tanpa pita cukai alias rokok illegal, dengan melalui selogan dan misi GEMPUR rokok illegal, untuk mengurangi mengurangi ruang gerak para mafia rokok illegal,” ucap Undani.
Hasil penelusuran team aktual di lapangan, rokok Rexo dan H mind masih bebas di pasaran dan bahkan tak tersentuh oleh hukum, ada apa dengan penegak hukum di Batam, apakah sudah ada upeti? atau ada kepentingan dari para pejabat di kota Batam.(JM)
More Stories
Wakil Ketua I DPRD Kepri Hadiri Acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik
Ombudsman RI Dorong Percepatan Perbaikan Pelayanan Pengeluaran Barang di KPBPB Batam
Groundbreaking Pembangunan Container Yard Jadi Titik Balik Pengembangan Pelabuhan Batu Ampar